Detiknews.id Surabaya – Kinerja Ekonomi Jawa Timur tetap terjaga, pertumbuhan yang terakselerasi di Triwulan III 2024 sebesar 4,91 persen (yoy). Ini didorong oleh peningkatan ekspor dan tingginya permintaan domestik.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, Sigit Danang Joyo, sekaligus Kepala Kantor Perwakilan Kemenkeu Jatim, memaparkan tentang angka kemiskinan dan prevalensi stunting serta penerimaan pajak di Jatim.
“Tingkat kemiskinan sebesar 9,79 persen Jawa Timur menurun 0,56 persen jika dibandingkan periode Maret 2023. Angka prevelansi stunting Jawa Timur tahun 2024 sebesar 6,10 persen lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 14 persen,” tuturnya.
Menurutnya, pendapatan Negara sampai 31 Oktober 2024 sebanyak Rp 211,65 Triliun, mencakup Pendapatan Pajak Rp 96,96 Triliun, Bea Cukai Rp 107,93 Triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 6,76 Triliun.
“Penerimaan pajak per Oktober 2024 mencapai Rp 96,96 Triliun, tumbuh sebesar 7,79 persen (yoy). Dengan capaian 74,51 persen dari Target APBN 2024. Di Jawa Timur, PPN dan PPnBM berkontribusi pada penerimaan sebesar 59,68 persen dan PPH Non Migas sebesar 39,35 persen,” katanya.
Kemudian, lanjut Sigit, penerimaan pajak dari sektor jasa keuangan dan asuransi tumbuh paling tinggi sebesar 33 persen (yoy). Seiring dengan peningkatan kredit, dana pihak ketiga, dan suku bunga. Penerimaan kepabeanan dan cukai per Oktober 2024 sebesar Rp107,93 Triliun atau 71,01 persen dari target APBN.
“Yakni tumbuh 2,21 persen (yoy) didorong oleh pertumbuhan penerimaan bea masuk dan cukai,” jelasnya.
Untuk bea masuk tercatat sebesar Rp5,5 Triliun atau 12,18 persen (yoy) dipengaruhi oleh kenaikan nilai impor, kenaikan jumlah dokumen PIB, serta penguatan nilai tukar USD terhadap Rupiah.
Untuk penerimaan cukai sebesar Rp102,33 Triliun atau 1,77 persen (yoy), dipengaruhi oleh tumbuhnya produksi perusahaan hasil tembakau dan produksi hasil tembakaunya.
“Produksi rokok sampai dengan Oktober 2024 tumbuh sebesar 1,8 Miliar batang atau setara 1,77 persen (yoy). Realisasi Belanja Negara sebanyak Rp110,35 Triliun terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga Rp39,56 Triliun dan Belanja Transfer ke Daerah Rp70,79 Triliun,” pungkasnya. (M9).
Komentar