oleh

DPC LAMI Kabupaten Karo Resmi Serahkan Laporan Dugaan Penyelewengan Dana Desa

 

 

Detiknews.id Karo – Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (DPC LAMI) Kabupaten Karo dan didampingi  Persadaan Jurnalis Tanah Karo (PJTK) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Karo, Provinsi Sumut. Jalan LetJend Jamin Ginting, Kabanjahe. Rabu (15/1) sekitar pukul 11 :15 Wib

Rekro G Tarigan yang menjabat sebagai Ketua DPC LAMI Kabupaten Karo beserta Herlin Barus  Sekertaris DPC LAMI dan didampingi Kornelius S Depari Salahsatu perwakilan Pengurus PJTK. Tampak Secara resmi menyerahkan laporan pengaduaan kasus dugaan penyelewengan dana desa di Desa Ajibuhara, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo.

Surat Laporan pengaduan DPC LAMI Kab.Karo ber Nomor  : 001/DD_ TK /LAMI/l-2020 yang diserahkan  Rekro G Tarigan , Herlin Barus dan  salahsatu perwakilan Pengurus PJTK  Kornelius kab.karo tersebut , langsung diterima dan disambut baik oleh Arief Khadarman SH, MH Kasintel Kejari Karo di ruang kerja kantor Kasintel kejari.

Adapun  surat laporan pengaduaan DPC LAMI l  yang disampaikan ke kantor kejaksaan Karo kali ini, terkait sejumlah dugaan penyelewengan dana desa dan penyalahgunaan wewenang pejabat kepala desa ajibuhara Selaku pengguna anggaran yang terkesan tak sesuai dengan juknis penggunaan dana desa seperti yang telah diatur dalam undang undang yang berlaku. Hal itu di ungkap Ketua DPC Lami Rekro Tarigan didampingi Sekertaris DPC Lami Herlin Barus dan Kornelius S Depari perwakilan pengurus persadaan jurnalis tanah karo (PJTK), usai penyerahan surat laporan pengaduan, kepada sejumlah wartawan di kantor kejari karo.

Rekro Tarigan  Ketua DPC LAMI mengatakan, “Demi tegaknya supremasi hukum sesuai ketentuan perundang undang  yang berlaku, kami berharap dan mempercakayan penanganan kasus dugaan penyelewengan dan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepala desa Aji buhara ini agar secepatnya diproses,” jelasnya

Dirinya menambahkan, “prihal temuan ini kami dapatkan atas keluhan warga desa setempat terkait sejumlah kebijakan kepala desa ajibuhara yang tidak transparan dan tidak mengutamakan azas musyawarah dalam menentukan suatu keputusan mengenai sejumlah program rencana kerjanya. Begitu juga dengan keluhan warga terkait penggunaan anggaran dana desa yang di kelola langsung oleh oknum kades tanpa melibat kan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) nya dalam pengadaan barang dan jasa.

“kami berharap kepada pihak Kejaksaan Negeri karo agar segera memanggil kepala desa ajibuhara dan perangkat desa yang terlibat didalamnya. Apabila memang benar ada yang melanggar peraturan perundang undangan yang ada , maka segera di berikan sangsi tegas kepada oknum yang  melanggar hukum.” Harapnya.(ius)

 

Komentar

Berita Terkait