oleh

Belasan Ribu Sertifikat Program PTSL Belum Juga Dibagikan, DPRD Beltim Beri Waktu Satu Minggu untuk Diselesaikan

Print This News Print This News

BELITUNG TIMUR — Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) tahun 2019 sudah mencapai 19.500 sertifikat sesuai target BPN Kabupaten Beltim. Dari 19.500 sertifikat, yang sudah terbagi ke Masyarakat hanya 1000 sertifikat.

info DetikNews.ID

lanjut baca berita

Masyarakat Beltim yang sudah mengajukan dan telah mengikuti program PTSL ini mempertanyakan keberadaan sertifikat yang belum dibagikan itu. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Beltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak BPN Kabupaten Beltim dan Pemerintah Daerah Kabupaten Beltim di Ruang Rapat DPRD Beltim.Rabu (16/09/2020).

Dalam RDP, DPRD Kabupaten Beltim mempertanyakan sertifikat program PTSL yang telah selesai dicetak belum juga dibagikan ke masyarakat.

Penjelasan dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung Timur, Kepala BPN Beltim Alexander Pakpahan mengatakan penyebab dari belum dibagikannya sertifikat ini, karena Surat Keputusan (SK) Bupati Belitung Timur tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) belum ada.

“Masyarakat yang minta segera dibagikan, Kita menunggu SK pembebasan BPHTB tadi,”kata Alexander Pakpahan.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Beltim, Drs Jafri M.Si saat ditemui diruang kerjanya seusai RDP, mengatakan, Ia telah menanyakan berapa semua jumlah sertifikat yang telah dikeluarkan dan dibagikan kepada masyarakat.

“Saya tanya berapa sih semua jumlahnya, Kepala BPN itu tadi hanya memperkirakan saja, sebelumnya sudah dibagi 1000 sertifikat, ditahun 2019 yang belum terbagi dan sudah tercetak sebanyak 16.000 sertifikat, dan program kedepan targetnya ada 2100 di tahun 2020 yang sudah terselesaikan 1600,” ujarnya.

Jafri juga menyarankan OPD OPD terkait untuk memberikan masukan kepada Bupati agar Surat Keputusan Bupati tentang pembebasan BPHTB segera selesai.

“Mengenai Surat Keputusan Bupati juga, kalau perubahan Perbupnya belum selesai, bagaimana mau mengeluarkan SK, intinya adalah tolonglah Pemerintah Daerah, segera, dalam hal ini Bupati, kalau ada Peraturan Bupati yang belum terselesaikan, tolong OPD OPD terkait yang berkaitan dengan ini sampaikan dengan Bupati, siapkan suratnya, siapkan drafnya, berikan alasan, berikan kajian teknis, kalau mau ada pilah pilah, ya dipilahlah sesuai dengan peruntukannya sehingga masyarakat tidak dirugikan,”bebernya.

Ketua Komisi III ini juga menyebutkan pihak DPRD akan mengirim surat ke Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti dan menyelesaikannya dalam waktu Satu Minggu.

“Jadi hari ini, DPRD akan bersurat kepada Pemerintah Daerah supaya segera ditindaklanjuti dalam waktu Satu Minggu ini, jangan sampai masyarakat menjadi resah dan Kita khawatir, kalau ribuan sertifikat ditaruh di BPN, kalau terjadi apa apa yang rugi masyarakat. Kami minta kepada Pemerintah Daerah dalam waktu Satu Minggu ini tolong itu diselesaikan, nanti kalau Satu Minggu ini belum juga diselesaikan, Kita akan tanya kembali,”ungkapnya.(Salis)

DIRGAHAYU TNI 75
Header

Komentar

Berita Terkait