oleh

Bantah Jual Lahan, Ini Kata Mantan Kades Suak Gual

BELITUNG,Detiknews.id –Yusuf Kamarudin mantan Kepala Desa Suak Gual Kecamatan Selat Nasik membantah telah menjual lahan 300 hektar, hal ini disampaikannya kepada DetikNews.id di Warkop 168 Tanjungpandan Belitung.Sabtu (23/05/2020).

Mantan Kades Suak Gual ini menceritakan kronologis keberadaan lahan 300 hektar ini milik masyarakat.

“Jadi kronologis awal nya pak ya ini panjang nih pak sebenarnya, tapi biar panjang dak masalah karena sudah jalan 3 bulan 4 bulan ini, jadi awalnya waktu itu kan bermuara dari kami dipanggil Pak Bupati sengaja ke Kementerian Desa di Jakarta, jadi berangkat lah Kami, nah Program Pak Menteri Desa itu mengharuskan Desa, Satu Desa Satu Desa Wisata, sekarang ini karena program Pemerintah, kalau memang ada itu yang akan bisa dikembangkan, tujuan dengan untuk mensejahterakan masyarakat, untuk tenaga kerja masyarakat, baik itu laut maupun darat.Karena tertumpu pembangunan dari KPPN pusat, di Kecamatan Selat Nasik dari mulai tahun 2020-2030 nanti disanalah untuk ditumpukan di kecamatan Selat Nasik, jadi kembali dari Jakarta, karena memang ini lahan lama ini lahan tidur ini dari tahun ke tahun dari turun temurun hanya setiap tahun Kami menjaga api kebakaran, jadi ini lahan tidak ada bermasalah kan, lahan titik terang kan, tidak bermasalah bukan Hutan Lindung, bukan Hutan Produksi, dan tidak tumpang tindih dengan masyarakat, itu kan rawa, hutan Apl, itu artinya punya masyarakat,” jelasnya.

Lanjut Dia, waktu itu ada saudara BN menanyakan lahan yang kosong untuk dikembangkan menjadi agrowisata.

“Nah jadi pas kebetulan waktu itu ada saudara yang dari Tanjungpandan Pak BN dengan Pak IR nanya ada ndak lahan di Desa Suak Gual itu yang lahan kosong, lahan masyarakat untuk dikembangkan menjadi agrowisata, Aku bilang memang ada hutan punya masyarakat hutan APL, kata dia tolong buatkan berita acara atau rekom, tapi itu bukan rekom juga kan, kalau rekom bukan ndak semacam itu kan, cuman untuk menjelaskan, aku buatkan berita acara untuk menjelaskan bahwa kami di Desa Gual ada hutan gini gini, ada lahan tidur sekian ratus hektar seluruhnya, jadi kalau mau dikembangkan kalau saling untuk menguntungkan masyarakat silahkan kembangkan, cuman ada suatu hal yang tidak bisa, tanam sawit ndak bisa, sudah itu digali atau ditambang ndak bisa dan juga istilahnya nanti kalau memang sudah terealisasi, sudah dikembangkan, tenaga kerjanya kami harapkan masyarakat Kami, kalau masyarakat luar kami ndak kasih juga, sudah itu motifnya pinjam pakai, tapi istilahnya yang terakhir tergantung dari pada masyarakat itu lah yang terakhir berita acara itu, ada di kantor itu surat keterangan itu,” bebernya.

Ketika mereka (team Investor) mendengar memang itu ada, lanjutnya lagi, mereka mengadakan sosialisasi.

“Sosialisasi itu kalau nggak salah itu ndak tahu tanggalnya tapi di kantor ada, dikasihlah uang waktu itu 100 juta untuk sosialisasi itu dengan ngasih masyarakat yang hadir kan ganti transportasi dengan untuk ongkos makanan untuk ongkos kendaraan sana sini itu 100 juta dikasih dia waktu itu kan,” ungkap Yusuf

Kemudia lanjut Yusuf, setelah itu banyaklah Dinas-Dinas yang terkait mungkin memeriksa kebenaran hutan itu.

“Ada Dinas Pertanian mungkin dari Dia jugalah dari investor itu kan mau melihat ngecek kebenaran, kalau memang tidak bermasalah mungkin lanjut, kalau bermasalah ndak, memang terang benar hutan itu ndak ada permasalahan tinggal tergantung daripada masyarakat karena itu memang hak masyarakat untuk penentuan terakhir,” ujarnya.

“Jadi waktu itu dibuatlah SKT, kata aku mengapa dibuat SKT, karena kata Dia kalau tidak ada ini tidak akan mau investor pakai, bagaimana mendirikan usaha nanti kalau memang tidak ada dilihat Pemerintah terkait, jadi kalau memang ini mau masyarakat, ya kita bikinkan, kita bikinkan untuk 300 hektar artinya mau 150 SKT, legalitas tanah atas nama milik masyarakat yang tercantum di situ namanya mewakili daripada masyarakat itu, karena untuk semuanya 300 kepala keluarga kan 600 hektar, tapi kami hanya memerlukan 300 hektar kata mereka (team Investor), sampai sekarang ini telah berjalan sambil pemberkas-berkas itu, waktu itu yang sudah selesai dipanggil ke Tanjungpandan ini untuk menandatangani, itukan mungkin sambil ke Bu TA sampai ke penotarisan yang 58 SKT itu, terus berkelanjutan sambil nunggu uang ini cair, karena janji beliau kalau ini ndak selesai belum ada pembayaran, belum ada transaksi, karena janji dengan masyarakat ndak boleh dicicil mau sekaligus 10 juta, jadi dia bilang, Bu TA itu bilang dengan pak IR, cerita Pak IR nunggu kelar sampai 300 hektar baru dilunaskan, sekarang sudah berjalan 250 hektar sudah selesai, sudah ditahan dari pak camat, ndak bisa lagi, karena belum selesaikan permasalahan ini, jadi itu sudah pernah melalui musyawarah dengan masyarakat, yang awalnya 58 hektar itu,” terangnya.

Kata Yusuf, selama ini untuk masyarakat Satu Rupiah pun belum ada dibayar.

“Belum ada melakukan pembayaran, cuma yang dikasih selama ini bukan Bu TA juga ngasih langsung dengan saya, bukan, Pak IR yang mengasih, karena operasional dikasih Bu TA dengan dia, disitu banyak terlibat, ada yang sakit, ada yang memang yang mengerahkan untuk bikin SKT macam RT RT, kan dikasih semua dari dana operasional itu, banyaklah yang sudah menggunakan dana operasional itu,” bebernya lagi.

Mantan Kades Suak Gual ini juga menyebutkan ada Mou antara Investor dengan masyarakat, salahsatu poin dalam Mou tersebut berbunyi jika tidak digarap selama Tiga Bulan akan dikena SP 1 hingga SP 4 masing masing pertiga bulan, tidak juga digarap dikembalikan ke masyarakat lagi.

“Mounya ada beberapa poin, poin pertama kalau selesai transaksi dengan masyarakat 3 bulan pertama tidak dikembangkan artinya tidak digarap keluar SP 1 dari Desa, 3 bulan kedepan kedua kali Tiga bulan kedepan keluar SP 2, SP 3, sampai SP 4, per Tiga bulan, kalau itu memang juga ndak selesai kembali ke masyarakat, istilahnya hangus, sudah itu tidak boleh ditanam sawit dan tambang, yang terakhir tenaga kerjanya harus tenaga kerja masyarakat kampung (masyarakat Desa Goal),”paparnya. (Salis)

Komentar

Berita Terkait