Detiknews.id Sidoarjo – Pemerintah menegaskan komitmen, mencapai Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 2027. Melalui sosialisasi dan normalisasi kendaraan di Sidoarjo, Jawa Timur. Upaya ini didukung Jasa Raharja sebagai bagian dari ekosistem keselamatan transportasi, dengan fokus edukasi pengemudi truk, Selasa (16/12/2025).
Antisipasi risiko kecelakaan, Jasa Raharja mendukung pemerintah mencapai Zero ODOL 2027. Target Indonesia ini, ditempatkan sebagai pijakan penting bagi keselamatan transportasi darat. Kegiatan ini melibatkan Kementerian Perhubungan, Pemprov Jatim, Jasa Raharja, serta pemangku kepentingan keselamatan lalu lintas.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menuturkan, bahwa Zero ODOL merupakan rangkaian langkah yang disiapkan secara bertahap. Agar sistem transportasi logistik berjalan sesuai standar keselamatan. Mencegah kecelakaan, serta menekan kerusakan jalan akibat muatan, dan dimensi kendaraan yang berlebih.
“Apa yang kita lakukan hari ini, merupakan salah satu kegiatan atau langkah dari sebuah perjalanan yang akan kita capai pada tahun 2027. Untuk mencapai zero ODOL,” kata Dudy.
Ia menjelaskan, praktik kelebihan muatan dan perubahan dimensi kendaraan. Tidak sesuai ketentuan, telah lama menjadi sumber risiko kecelakaan. Kondisi tersebut juga berdampak pada kerusakan jalan dan gangguan dalam distribusi barang.
“Sosialisasi kepada para sopir truk di Jawa Timur menjadi salah satu fokus Kementerian Perhubungan. Pemahaman pengemudi mengenai batas muatan dan dimensi kendaraan, sangat berpengaruh terhadap keselamatan pengguna jalan lain. Harapannya, praktik pengendalian ODOL di Jatim dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Jika sosialisasi dan pengawasan berjalan konsisten, target Zero ODOL 2027 dapat diwujudkan secara nasional, ” ujar Dudy.
Dari sisi perlindungan masyarakat, Plt Dirut Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana dan Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Jawa Timur, Tamrin Silalahi, menuturkan kehadiran Jasa Raharja ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem keselamatan lalu lintas.
“Jasa Raharja sejalan dengan upaya Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam menekan risiko kecelakaan lalu lintas, akibat kendaraan ODOL. Pengendalian ODOL berkaitan erat, dengan penurunan risiko kecelakaan dan korban di jalan raya, sehingga edukasi kepada pengemudi menjadi langkah krusial,” jelasnya.
Sementara, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai Zero ODOL relevan, untuk menjaga kualitas infrastruktur jalan. Kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih, mempercepat kerusakan jalan, seharusnya jalan tersebut dapat digunakan dalam jangka panjang.
“Kalau over dimension, pasti overload. Ini potensial mengganggu dari kualitas jalan, yang mestinya bisa tahan lama bisa mengalami kerusakan. Akhirnya, mengganggu distribusi logistik. Kami juga menyiapkan kebijakan pemotongan tarif bagi kendaraan berdimensi lebih. Mendorong penyesuaian kendaraan agar sesuai aturan, sebagai efisiensi keamanan dan kenyamanan masyarakat, juga para pelaku usaha,” pungkas Gubernur. (M9)
Komentar