Detiknews.id-NasDem meminta Polri mengusut tuntas komplotan yang mengatasnamakan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeras bakal calon kepala daerah yang akan berkontestasi dalam Pilkada 2020.
“Ini merupakan tindakan kejahatan yang harus diusut tuntas. Kita berharap Polri segera mengambil langkah tegas terhadap pihak atau komplotan kejahatan tersebut,”kata anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Yessy Melania, seperti sebagaimana dikutip dari partainasdem.id, Jumat (18/09/2020).
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ipi Maryati mengungkapkan ada pihak-pihak yang mengaku berasal dari KPK atau mitra KPK mengincar pasangan calon (paslon) kepala daerah. Mereka mengaku dapat membantu pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dengan pungutan biaya.
KPK masih membuka penyampaian LHKPN bagi calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2020. LHKPN menjadi salah satu persyaratan pencalonan seperti diatur dalam undang-undang.
“KPK tidak pernah memungut biaya administrasi untuk layanan publik yang disediakan bagi masyarakat, termasuk pengisian LHKPN,” kata Ipi.
Legislator NasDem itu mengatakan di saat hajatan Pilkada Serentak di tengah pandemi Covid 19 seperti ini, ada pihak membawa-bawa nama lembaga atau bahkan pejabat tertentu dengan alasan bisa mempermudah urusan, untuk mendapatkan uang.
Nama KPK, kata wakil rakyat dari dapil Kalimantan Barat II itu, masih sangat disegani, ditakuti dan dihormati sehingga dirasa ampuh dipakai oleh komplotan tertentu untuk menakut-nakuti.
Karena itu dia mengimbau agar pasangan calon kepala daerah tidak mudah percaya pada tawaran-tawaran seperti itu, tetapi sebaliknya mencurigai dan melaporkannya kepada polisi.
‘’Biasanya pasangan calon kepala daerah ingin segala urusan cepat selesai. Justru di situlah peluang yang mereka manfaatkan,’’ kata Srikandi NasDem itu.
Polisi diminta membongkar jaringan calo yang mengatasnamakan KPK tersebut dan dan menerapkan ancaman hukuman yang bisa membuat jera.
Legislator Muda NasDem itu yakin tidak sulit bagi Polri untuk menggulung jaringan penipuan berkedok layanan LHKPN tersebut. Pasalnya, sudah ada bakal calon kepala daerah yang berhubungan dengan kelompok penipuan itu.
“Tidak susah karena sudah ada bakal calon kepala daerah yang pernah didatangi oleh orang-orang itu. Mungkin wajah pelaku sudah terekam CCTV,” ujarnya.(*)
Komentar