Kedamaian Untuk NKRI, Kata Para Ulama Dan Kiai

Detiknews.id – Polemik yang terjadi tanggal 22 Mei 2019 dan pembakaran Polsek Tambelangan Sampang Madura, mengundang para ulama dan kiai seluruh Jawa Timur untuk rapat bersama mencermati kasus ini. Kegiatan berada di Pesona Hotel Jalan Raya Ampel Surabaya.

Hadir dalam agenda ini,  Dakwah Islamiyah Jawa Timur, Front Pembela Islam Jawa Timur, Dakwah Center Hidayatullah Jawa Timur, Aliansi Ulama Madura (AUMA), Ahlussunnah Wal Jamaah (ASWAJA) Bangil, Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Pasuruan, Aliansi Ulama Tapal Kuda (AUTADA), PP Al ISHLAH Bondowoso.

PP Darul Quran Al Ghozali Tangsil wetan Wonosari Bondowoso, PP Darul Maghfur Lombok kulon Wonosari Bondowoso, PP al jalil jengganwah Jember, PA212 Jatim, Jamaah sholawat Nurul mustofa Situbondo, Indonesia Islamic Business Forum (IIBF), Jamaah Ansharu Syariah Jatim, Jama’ah Masjid Assalam Purimas, Surabaya, Lembaga kursus al quran yayasan masjid al falah Surabaya, FORKOM (Forum Komunikasi) dan Jamaah masjid Shalahuddin puri suryajaya, IKAPI (Ikatan Alumni PP Al Ishlah) Jatim, Forum Komunikasi Muslimat jatim, Komunitas Hijrah Bunda Al Fatih.

KH. Ali Qarrar (Madura) bersama KH Thoha Maksum ( PP Al Ishlah Bondowoso) mengatakan, mencermati dinamika politik nasional pasca Pemilu Serentak 2019, kami rakyat Jawa Timur menyatakan bahwa, kehidupan bersama dalam kebhinnekaan telah mengalami gangguan serius karena rakyat muslim sebagai stakeholders terbesar NKRI sering diposisikan sebagai musuh negara, anti-Pancasila, radikal dan intoleran.

” Kami menolak fitnah ini, rakyat muslim Jawa Timur sebagai mayoritas masyarakat NKRI selama 50 tahun lebih telah berhasil membuktikan Indonesia sebagai negara yang aman dan damai dalam kebhinnekaan. Gelagat perpecahan yg kini terjadi merupakan hasil dari narasi yang dibangun untuk membenturkan antara rakyat muslim dan anggota masyarakat beragama lain di Indonesia. Kami menduga ada gerakan neokomunisme yang kini sedang beroperasi di Indonesia untuk memecah belah rakyat Indonesia.

Masih dengan KH. Ali Qarrar, selain itu Pemilihan Presiden telah mengakibatkan polarisasi yang tajam antara pendukung peserta Pilpres.  Polarisasi ini dimulai sejak kampanye yang diwarnai oleh banjir hoaxes dilaporkan oleh Komisi Nasional HAM, media nasional, dan media asing.

” Menguntungkan calon pasangan calon tertentu  sebagai penguasa yang memiliki semua akses untuk memanfaatkan sumberdaya politik, anggaran dan birokrasi bagi keuntungan elektabilitas. Akibatnya adalah bagi Kami sulit mengatakan bahwa Pilpres 2019 telah berlangsung secara jujur dan adil. Pemilihan Presiden 2019 ini dengan prinsip,  menolak gagasan bahwa  hanya ditentukan oleh perolehan jumlah suara belaka tanpa memperhatikan prosesnya,” ungkapnya.

Selanjutnya, KH Thoha Maksum ( PP Al Ishlah Bondowoso) menambahkan, Pemerintah dan penyelenggara Pemilu bertanggungjawab atas korban yang telah berjatuhan baik yang sakit maupun yang wafat sampai semua tahapan Pemilu Serentak ini dinyatakan selesai. Kami meminta agar Komnas HAM membentuk Tim Pencari Fakta untuk menemukan oknum, kelompok dan lembaga yang bertanggungjawab atas korban Pemilu ini.

” Meminta kepada aparat kepolisian tidak bertindak represif dan tidak melakukan penangkapan*  para Kiai, para Habaib,  para Ustadz, para da’i,  para aktivis dan tokoh masyarakat yang  memperjuangkan hak konstitusionalnya. Tuntutan kami rakyat muslim Jawa Timur ini disertai harapan agar kepercayaan masyarakat pada Pemerintah dapat dibangun kembali setelah menurun selama kampanye Pemilu Serentak 2019,” pungkasnya.

Kepercayaan, kedamaian dan ketertiban masyarakat hanya dapat dipulihkan dan kemudian diperkuat dengan mengembalikan keadilan dan kejujuran, dalam proses-proses demokrasi sebagai bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh kemajemukan. Minggu Malam (02/06/2019). (M9)

Komentar

Berita Terkait