- Advertisement -

Akibat Mal Administrasi, Kades Sumbersuko Dilaporkan Warga Ke Ombudsman

0 63

Detiknews.id – Penggelapan dan penipuan merupakan tindak kriminal yang merugikan. Diduga mempersulit terkait permohonan pelayanan publik, Supa’at Adnan, oknum Kades Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Pasuruan. Terkait hal ini, dilaporkan Perkumpulan Sosial Garda Yudha Nusantara ke Ombudsman Propinsi Jawa Timur. Selasa (16/04/2019).

Juru bicara Perkumpulan Sosial Garda Yudha Nusantara Christofer Chandra Yahya mengatakan, Pihaknya terpaksa melaporkan oknum Kades Sumbersuko ke Ombudsman Propinsi Jawa Timur karena yang bersangkutan diduga kuat telah melakukan Maladministrasi.

“Bagaimana tidak Mal administrasi, Masyarakat mengajukan permohonan surat keterangan terkait batas-batas Desa malah disuruh menghubungi Pengacaranya? Ini kan jelas-jelas Mal administrasi, apa memang tugas pengacara mengurusi administrasi Desa,” kata Christofer Chandra Yahya.

Ad Kapolda Jatim
Banner In Content 1

Masih dengan Christofer, permohonan tersebut sesuai dengan rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Brantas setelah melakukan peninjauan lapangan.

“Untuk diketahui, Dalam rangka mendukung Program Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera “BEKERJA” yang merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo) dan program Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna memenuhi Ketahanan Pangan, ” ungkapnya.

Perkumpulan Garda Yudha Nusantara mengajukan permohonan untuk memanfaatkan tanah terlantar di sepadan sungai untuk kegiatan masyarakat sepadan sungai. Atas permohonan tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas kemudian melakukan peninjauan lapangan, dimana dari hasil peninjauan lapangan ternyata titik kordinat lokasi yang di mohon berada di wilayah Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Pasuruan.

Dan berdasarkan prosedur yang ada, untuk kelengkapan administrasi diperlukan kelangkapan salah satunya yakni, surat keterangan dari desa/kelurahan setempat.

“Karena berada di wilayah Desa Sumbersuko, kami kemudian mendatangi kantor Desa Sumbersuko untuk mengajukan permohonan surat keterangan terkait batas-batas Desa,” ujar Christofer Chandra Yahya.

Bukannya dilayani dengan baik sesuai prosedur, Pemohon surat keterangan justru di ping-pong kesana kemari yang puncaknya, pihak kelurahan justru mengajak untuk bertemu di kantor Balai Besar Wilayah Sungai Brantas.

“Anehnya, saat kita mendatangi kantor Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Kepala Desa justru mengatakan tidak bisa hadir dan menyerahkan permasalahan permohonan surat ke pengacara,” terang Christofer Chandra Yahya.

Ketua Ombudsman Propinsi Jawa Timur Agus Widiarta membenarkan jika pihaknya telah menerima laporan adanya dugaan Mal administrasi. Ya, Memang benar, kami telah menerima laporan dari Perkumpulan Garda Yudha Nusantara terkait adanya dugaan Maladministrasi,” tutur Agus Widiarta.

Agus menambahkan, ya sementara saya lihat sih, sebetulnya memang kewenangan juga karena Kepala Desa itu mempunyai tugas untuk  memberikan pelayanan surat keterangan. Tetapi ternyata surat keterangan belum dapatkan ? sehingga Kepala Desa diduga melanggar atau melakukan Mal administrasi dan memang benar dilaporkan ke Ombudsman,” pungkasnya. (M9)

Comments
Loading...