Ekonomi Jawa Timur Sumbang 60 Persen, Lebih Di 30 Kota

0 24

Detiknews.id – Masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses layanan masyarakat sekaligus untuk menghadapi tantangan di masa depan. Hal itu merupakan Intervensi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 di Grand City Convex Surabaya.

Foto : Gubernur Jatim dan Wagub Jatim beserta Forkopimda Jatim – detiknewsid/m9

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, intervensi yang dilakukan antara lain dengan penguatan dan pemberdayaan pembangunan ekonomi masyarakat, pemberantasan kemiskinan secara komprehensif, dan kepastian layanan dasar yang berkualitas.

” Ketiga intervensi tersebut akan dilakukan dengan pendekatan terstruktur (structured approach) dan implementasi berdasarkan prinsip good governance. Seluruh intervensi program berdampak siginifikan bagi penurunan kemiskinan di desa dan kesenjangan di perkotaan,” kata Gubernur Khofifah.

Untuk kolaborasi yang melibatkan koordinasi dalam sinergitas vertikal, baik dari pemerintahan pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Serta hubungan horizontal yakni sinergitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Kerja sama dalam skema segitiga tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis ini melibatkan pemerintah, masyarakat sipil dan aktor-aktor dunia usaha dunia industri,” ujar orang nomor satu di Jatim ini.

Untuk itu, pelaksanaan Musrenbang sangat penting sebagai forum memberikan masukan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jatim, proses penyusunan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2020. Melalui Musrenbang ini diharapkan ada penajaman, penguatan, dan pengayaan baik dari narasumber maupun peserta.

“Ini merupakan forum ‘three in one’ sehingga kemampuan daya teropong para peserta sangat penting bagaimana menyiapkan RKPD saat RPJMD masih dalam pembahasan,” jelasnya.

Menurut Gubernur Khofifah, Jatim menghadapi tantangan yang perlu dijawab dan diselesaikan bersama. Pertama, ketimpangan ekonomi cukup tinggi antara perkotaan dan pedesaan. Dimana kemiskinan di pedesaan sebesar 15,2 persen dan kemiskinan di kota sebesar 6,97 persen.

“Walaupun kemiskinan di desa tinggi, namun GINI ratio-nya rendah. Sebaliknya terjadi di perkotaan, dimana kemiskinan rendah tapi ketimpangannya tinggi,” tuturnya.

Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa, intervensi dana desa, sinergi program baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota di desa. Artinya, penyumbang 60 persen PDRB Jatim ada di 8 kab/kota. Sementara 30 kab/kota yang lain hanya menyumbang 40 persen untuk PDRB,” jelasnya.

“Sinergi ini menjadi penting untuk melihat bagaimana menjadikan seluruh intervensi program berdampak signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. Selasa (09/04/2019)

Pertumbuhan konsentrasi ekonomi (PDRB Jatim) cenderung terpusat pada delapan kab/kota. Diantaranya Kota Surabaya (24,3 persen), Kabupaten Gresik (5,82 persen), Kabupaten Sidoarjo (8,55 persen), Malang Raya (8,14 persen), Kabupaten Pasuruan (6,13 persen), dan Kota Kediri (5,7 persen) yang secara total menyumbang hampir 60 persen ekonomi Jawa Timur jauh melebihi 30 kab/kota lainnya.

Perwentase ketenaga kerjaan terbesar dari tenaga kerja Jatim sebanyak 46,2 persen adalah lulusan SD, sementara angka Pengangguran Terbuka (TPT) terbesar per Agustus 2018 berasal dari lulusan SMK (8,83 persen) yang diikuti lulusan SMA (6,31persen).

Tidak hanya itu saja, rata-rata lama sekolah di Jatim yakni 7,34 tahun. Artinya masih banyak masyarakat Jatim yang ternyata drop out (DO) saat kelas dua SMP/MTs. Program kejar paket baik A, B dan C untuk meningkatkan IPM Jatim. Karena saat ini, IPM Jatim berada diurutan 15 nasional dan terendah se-Jawa. Untuk itu 38 kabupaten/kota di Jatim harus bisa bersinergi satu sama lain. (M9)

Comments
Loading...